Jakarta, UMBBIZHF NEWS – Program Pelayanan Kepolisian (Satpol PP) telah melaporkan praktik eksploitasi seksual terhadap 64 perempuan, Kalimantan Timur, sepanjang tahun 2025.
TKI, penjahat membantu prostitusi dari Samarindinda, Balikpapan, seperti bandung, makassar dan yogyakarta. Satpol PP kemudian meminta mereka yang disiplin untuk segera meninggalkan tempat TINTA dalam waktu 2-3 hari. Kehidupan pekerja seks di ibu kota bukanlah hal baru. Dulu, Jakarta sebagai ibu kota Indonesia juga ramai dengan prostitusi. Bedanya, lima tahun lalu pemerintah merespons dengan membuka Zosisasi meski sifatnya kontroversial. Zosisasi prostitusi
Sejak tahun 1960an, Jakarta telah mengalami gelombang urbanisasi skala besar. Orang-orang dari berbagai penjuru negeri datang untuk mencoba peruntungan. Namun dampak yang ditimbulkan tidak sedikit, yaitu akibat dari peristiwa sosial dan ekonomi, termasuk praktik prostitusi.
Saat itu, kantor-kantor pekerja seks (PSK) kerap berdiri di pinggir jalan menunggu pelanggan.
Namun masih ada pula yang menggunakan becak sendiri. Dalam praktik yang disebut ‘becak penuh’ ini, para pelacur bekerja sama dengan tukang becak. Mereka akan diajak berkeliling oleh tukang becak yang mencari calon pelanggan.
Peristiwa ini membuat Jakarta terlihat semrawut dan kumuh, sehingga memunculkan hubungan baik. Gubernur DKI Jakarta Getrikin (1966-1977) memandang situasi ini sebagai permasalahan serius yang perlu segera diselesaikan. Apalagi masih banyak PSK yang belum diterima.
“Saya sedih melihatnya. Di antara perempuan-perempuan itu ada anak-anak kecil yang masih remaja,”
Banyak ide yang keluar. Mulailah dengan menjadi kuat dari semangat bekerja di pelacur. Namun, semua itu dianggap salah. Bayangkan ponsel mereka menjangkau ribuan orang, dengan dana pemerintah yang terbatas.
Barulah ketika ia melakukan perjalanan bisnis ke Bangkok, Thailand, Ali Sadikin menemukan jalan yang menurutnya mungkin, yakni desa. Di Bangkok, prostitusi tidak dilakukan di jalanan, melainkan ditempatkan di tempat yang dikontrol pemerintah.
Ali mendapat wahyu. Sekembalinya dari Thailand, ia memutuskan untuk menerapkan konsep serupa di Jakarta. Langkah-langkah tersebut dituangkan dalam kebijakan gubernur. CA.7/13/1/70 tanggal 27 tahun 1970.
Pemerintah DKI Jakarta memilih pusat lokal di Kramat Tunggak, Jakarta Utara. Pejabat setempat telah memerintahkan penutupan prostitusi di beberapa wilayah Jakarta. Lalu berganti menjadi pelacur di sana.
Bagi Ali, Urbanisasi adalah pilihan nyata. Pemerintah tidak mempunyai sumber daya untuk memberantas prostitusi, apalagi mempekerjakan ribuan PSK menjadi isu kontroversial.ReAppe
Dalam tebografi lainnya berjudul Ali Sadikin: Mengubah Jakarta Menjadi Skandal (2012) Banyak yang menuduhnya tidak peduli terhadap perempuan dan justru berusaha membuat perbedaan terhadap mereka.
Maksudnya saya berpikir dan bertindak sebagai perempuan yang ditipu orang, perempuan yang tidak diakui sebagai perempuan, kata Ali Sadikin.
Namun, Ali punya alasan kuat di balik keputusannya. Ia mencari cara untuk mempersempit ruang gerak PSK. Selain itu, melalui sistem ini, kesehatan juga bisa lebih terkontrol karena pemerintah harus melakukan tes setiap bulannya. Namun kritik tersebut belum berhenti. Banyak yang menentang undang-undang ini dari sudut pandang moral dan agama. Dalam penelitian di Desa Kramat Tunggak pada masa gubernur tinggi diduga ada sebagian pemimpin Ali yang melakukan perzinahan. Namun, ada juga ulama yang mendukung lokalisasi. Asalkan hukum disiapkan untuk menyelesaikan masalah prostitusi secara sukses dan tidak mengabaikannya. Konflik lokal berakhir pada tahun 1999. Daerah ke-12 DKI Jakarta sebagai PSK dan dimasukkan ke dalam tempat Kristen. Artikel ini merupakan bagian dari CNBC Insights, kolom yang menyajikan analisis sejarah untuk menjelaskan masa kini melalui solusi masa lalu mereka.
(MFA/MFA) Pelajaran kembali berlanjut Lebaran
