Catatan: Artikel ini mewakili pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan dewan redaksi UMBBIZHF NEWS.
Siapa pun yang pernah menonton komedi religi “The End is Near” pasti pernah melupakan adegan Haji Romley (diperankan Dedi Mizwar) mendekati remaja nakal Pandey (diperankan André Tolani) setelah mempelajari ilmu ikhlas dengan berdoa dan mengaji selama dua minggu sebelum mendekati putrinya Sarah.
Sederhananya, dalam film tersebut Pandey dengan cepat belajar salat dan mengaji hingga akhirnya mampu memahami ilmu ikhlas. Di akhir cerita, Haji Romli terkesan dengan segala usaha Fanda dan merestui hubungannya dengan Sarah.
Publisitas Menteri Keuangan daerah itu seperti iklan Pak Haji Romli untuk Fandy.
Berbicara pada Konferensi Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang disiarkan Senin (20 Oktober 2025) di YouTube Kementerian Dalam Negeri, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah bisa meningkatkan jumlah dana transfer ke daerah.
Namun dia juga mengatakan para pemimpin di atasnya masih ragu dengan kebijakan tersebut karena mereka menduga masih banyak penyalahgunaan di wilayah tersebut. Data Bank Indonesia juga menunjukkan tingginya saldo rekening pemerintah daerah yang belum terpakai menunjukkan banyak dana APBD pemerintah daerah yang tidak optimal dalam mengelola perekonomian.
Menkeu meminta kepala daerah memperbaiki pengelolaan dan mempercepat penyerapan belanja daerah. Jika pengelolaan dan pelaksanaan belanja daerah membaik dalam dua kuartal ke depan (Q4 2025 dan Q1 2026), ia mungkin punya alasan untuk mengusulkan kepada Presiden Prabowo peningkatan besaran dana transfer daerah.
Jika pekerjaan rumah pertama Pandey adalah berdoa, maka pekerjaan rumah pertama pemerintah daerah adalah perbaikan tata kelola.
Pengelolaan yang lebih baik dapat dicapai dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja daerah harus lebih fokus pada target kinerja pelayanan publik dan mendukung program prioritas pemerintah pusat. Pemerintah daerah dapat memperbaiki struktur dan kualitas belanja daerah dengan mengurangi belanja formal untuk perjalanan dan honorarium serta mendukung belanja yang tidak memberikan hasil yang terukur.
Pengeluaran untuk keperluan seremonial, penelitian, percetakan/penerbitan, dll. harus dibatasi. Kini saatnya memberikan dukungan kepada kementerian dan lembaga secara selektif sesuai dengan kepentingan nasional, bukan kepentingan daerah. Integrasi dua departemen atau lebih juga dimungkinkan jika dianggap berguna untuk efisiensi kinerja dan pemanfaatan anggaran.
Pada tahap akhir, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan inovasi atau terobosan dalam mencari alternatif sumber pembiayaan, seperti kemitraan pemerintah-usaha (KPBU) atau pinjaman daerah. Hal ini juga penting sebagai strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhan belanja APBD yang dibiayai dari dana transfer.
Jika pekerjaan rumah kedua Fandy adalah mengaji, maka pekerjaan rumah kedua pemerintah daerah adalah mempercepat pelaksanaan belanja daerah.
Pemerintah daerah harus mempercepat pelaksanaan belanja daerah pada tahun ini dan tahun depan. Dengan kurang dari tiga bulan tersisa hingga tahun anggaran 2025, pemerintah daerah harus mampu memastikan bahwa belanja daerah tercapai sesuai dengan target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (GWP). Hal ini juga berarti tidak akan ada lagi saldo yang signifikan pada neraca keuangan umum daerah pada tahun anggaran 2025.
Upaya percepatan pelaksanaan belanja daerah yang dapat dilakukan pada triwulan I tahun 2026 antara lain adalah penunjukan/penetapan pengelola anggaran pada awal tahun, percepatan proses pengadaan barang/jasa, dan percepatan pelaksanaan program/kegiatan rutin yang direncanakan.
Para pemimpin daerah (Kepala Daerah dan Kepala Dinas) diharapkan dapat bekerja sama sejak awal tahun untuk mempercepat program/kegiatan yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak positif dari program/kegiatan tersebut tentunya sangat dinantikan oleh masyarakat dan sejalan dengan amanat Presiden Prabow Ast Cita.
Jika pekerjaan rumah terakhir Pandey adalah ilmu jujur, maka pekerjaan rumah terakhir pemerintah daerah adalah kejujuran.
“Integritas adalah ibu dari segala karakter” adalah kutipan dari H. Jackson Brown, Jr., salah satu penulis buku inspiratif Amerika. Segala upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dan mempercepat pelaksanaan belanja daerah akan berhasil jika didasari oleh semangat pemberian layanan yang adil.
Integritas dalam pengelolaan keuangan negara berarti seluruh aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendapatan dan belanja negara dilaksanakan secara jujur, berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan etika serta dapat dipertanggungjawabkan. Segala sesuatu yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah kota harus didasarkan pada prinsip bahwa anggaran yang baik adalah anggaran yang segera dilaksanakan untuk kepentingan kotamadya.
Uang tunai lokal yang disetorkan ke rekening diatur sepenuhnya. Pengelolaan keuangan daerah juga harus meniru pengelolaan keuangan nasional yang aktif. Karena uang harus benar-benar beredar untuk menggerakkan perekonomian.
Sudah saatnya seluruh pengelola anggaran daerah memahami bahwa pemotongan alokasi dana sebelumnya merupakan pengingat akan cita-cita pemerintah daerah yang diperjuangkan para pendahulu kita. Pemerintah pusat ibarat ayah bagi pemerintah daerah dan ingin anak-anaknya mandiri dan hidup sejahtera.
Saya berharap dengan menaati perintah pemerintah daerah dari pemimpin tertinggi negeri ini, happy ending yang ditunggu-tunggu semua pihak, seperti happy ending pernikahan Pandey dengan Sarah, bisa terwujud. (Mike/Mike)
